Operator dan Bendahara MIN 1 Tebo Ikuti Sosialisasi Juknis BOS Tahun 2026 Melalui Zoom Meeting

Bendahara BOS MIN 1 Tebo, Ibu Dwi Hastuti, S.Pd., bersama Operator Madrasah, Ibu Mahdalena, S.Kom., mengikuti kegiatan sosialisasi petunjuk teknis (juknis) pengelolaan bantuan operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan bantuan operasional sekolah (BOS) pada madrasah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat, mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai. Sosialisasi ini diikuti oleh peserta dari berbagai madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Jambi. Acara diawali dengan pembukaan oleh Direktur KSKK Madrasah yang juga bertindak sebagai pemandu acara. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan arah kebijakan implementasi dan pengawasan petunjuk teknis BOP dan BOS.



Materi utama mengenai implementasi juknis BOS disampaikan oleh Bapak Mustofa Fahmi. Dalam pemaparannya, beliau menekankan bahwa pengelolaan dana BOS di madrasah harus berpedoman pada prinsip tepat waktu, tepat sasaran, penggunaan yang sesuai, dan administrasi yang tertib. Setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dana BOS, wajib mengikuti juknis yang berlaku dan didukung oleh bukti administrasi yang memadai. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh madrasah di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jambi dapat mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel. Selain itu, diharapkan pengelolaan dana BOS dapat berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di madrasah.



Kepala MIN 1 Tebo, Bapak H. Ruslani, S.Pd., M.M., mengimbau kepada bendahata BOS madrasah beserta operator madrasah untuk mengikuti sosialisasi ini dengan baik. Beliau menekankan pentingnya pemahaman terhadap petunjuk teknis agar pengelolaan dana BOS berjalan optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan dana BOS di madrasah masing-masing. Hal ini penting agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan madrasah.